Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022

Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Perubahan:

1. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017
   Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2. Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019
   Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
3. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021
   Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
4. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022
   Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024
   Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

1. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemerintah mengenai pengalihan fungsi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kementerian/lembaga ke Badan Riset Inovasi Nasional serta untuk memperkuat pelaksanaan fungsi kebijakan di bidang penegakan hukum, perlu menyesuaikan tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

2. bahwa penyesuaian terhadap fungsi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;

3. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dinilai belum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi sehingga perlu diubah;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;