Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2023

Pedoman Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud

1. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan aset yang oleh pemerintah, termasuk aset tak berwujud, mempunyai manfaat ekonomi atau potensial jasa terbatas yang perlu dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa dari suatu aset tak berwujud.

2. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk Menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang salah satunya adalah amortisasi barang milik daerah berupa aset tak berwujud.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud.