Premium

Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif

Ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2020

Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis Pemantauan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif termasuk dalam klasifikasi/rumpun Hukum dan Peradilan.
Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

  1. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
  2. penanganan perkara pengujian undang-undang
  3. analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi
  4. penyusunan database peraturan perundang-undangan

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif

Standar Kompetensi

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.14 Tahun 2023

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif

Jabatan Pilihan

Pengelola Sumber Daya Air

Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pengelola SDA adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pengawas Koperasi

Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan koperasi melalui penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi.

Analis Prasarana dan Sarana Pertanian

Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian.

Analis Legislatif

Jabatan Fungsional Analis Legislatif adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.