Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2024

Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Nonaparatur Sipil Negara

1. bahwa Pengembangan Kompetensi merupakan bak dasar bagi seluruh aparatur sipil negara dan nonaparatur sipil negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara dan nonaparatur sipil negara yang kompeten dalam bidang tugasnya masing-masing, sehingga perlu adanya upaya yang mendukung terselenggaranya Pengembangan Kompetensi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan daerah.

2. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa setiap pegawai aparatur sipil negara wajib melakukan Pengembangan Kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi, dan Pasai 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah harus memenuhi persaratan kompetensi.

3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pengembangan Kompetensi dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan.

4. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengembangan Kompetensi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah tidak sesuai 1agi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Nonaparatur Sipil Negara.