Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2023

Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi bagi Korban Terdampak Bencana Sosial

1. bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk dalam bentuk dokumen kependudukan.

2. bahwa Aceh pernah mengalami bencana sosial berkepanjangan yang berdampak pada masih adanya penduduk korban bencana sosial yang belum memiliki dokumen kependudukan.

3. bahwa dokumen kependudukan yang memuat nomor induk kependudukan merupakan syarat bagi korban bencana sosial dalam mengakses program pemulihan pasca bencana dan pelayanan publik lainnya.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi bagi Korban Terdampak Bencana Sosial.