Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal


Ditetapkan: 11 Desember 2023
Jenis: Peraturan Daerah

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Status


Peraturan Perubahan:

  1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019
    Penanaman Modal
  2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2023
    Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa penyelenggaraan penanaman modal diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  2. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan penanaman modal, perlu menyesuaikan jenis dan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha serta bentuk dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah.

  3. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal perlu disesuaikan.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah


Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial


Tunjangan Jabatan Fungsional Manggala Informatika


Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara