Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/10/PBI/2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah


Ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020
Jenis: Peraturan Bank Indonesia
Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 185
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6541

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Bank Indonesia terus mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan;

  2. bahwa langkah-langkah kebijakan lanjutan dari Bank Indonesia dilakukan salah satunya dengan menjaga kecukupan likuiditas bagi perbankan;

  3. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/3/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu disesuaikan untuk menjaga kecukupan likuiditas bank melalui pemberian jasa giro bagi bank yang memenuhi kewajiban giro wajib minimum;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2013

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Sungai Penuh


Peraturan Kepolisian Negara Nomor 4 Tahun 2018

Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia;


Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Peraturan Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu


Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia


Scroll to Top