Pelaksanaan Inspeksi dan Laporan Instalasi dan Bahan Nuklir Secara Elektronik
Jenis: Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa untuk memastikan keselamatan dan keamanan instalasi nuklir dan fasilitas radiasi guna melindungi masyarakat, pekerja, dan lingkungan hidup dari potensi bahaya radiasi dibutuhkan pengawasan dan inspeksi pemanfaatan tenaga nuklir.
bahwa untuk menciptakan sistem inspeksi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta untuk mendukung kebijakan nasional dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan sistem informasi dalam melaksanakan inspeksi dan pelaporan secara elektronik.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Laporan Instalasi dan Bahan Nuklir Secara Elektronik.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 47 Tahun 2022
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2016
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020
Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024
Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 020/H/KP/2024
Pedoman Penyelenggaraan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini
Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2024
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial