Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 217 Tahun 2022

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Peraturan Perubahan:

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017
   Rencana Induk Pelabuhan Nasional
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020
   Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2021
   Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 217 Tahun 2022
   Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

1. bahwa dalam rangka peningkatan konektivitas wilayah dan mendorong daya saing logistik nasional, serta meningkatkan keberlangsungan kegiatan usaha di pelabuhan, perlu untuk melakukan pembangunan dan pengembangan pelabuhan dan terminal umum.

2. bahwa terdapat terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri yang berubah status menjadi terminal umum serta rencana lokasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan dan terminal umum di Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Selatan yang belum terdapat pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

3. bahwa berdasarkan hasil penelitian, evaluasi, dan verifikasi terhadap penambahan rencana lokasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan serta perubahan status terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri menjadi terminal umum telah memenuhi persyaratan teknis.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.