Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 37/KMA/SK/III/2015
Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Status
Pencabutan Sebagian:
- Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dicabut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup
Konsiderans
Menimbang:
bahwa penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan serta sumber daya hakim lingkungan hidup wajib dilaksanakan dengan cara dan metode yang baku dan standar yang mengikat;
bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup telah diatur mengenai pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja hakim lingkungan hidup yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam satu ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
bahwa pemantauan dan evaluasi program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/!II/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/ IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup juga sejalan dengan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima "Hanoi Action Plan 2014" yang merupakan dokumen yang memuat langkah-langkah pelaksanaan "Visi Bersama Peradilan ASEAN tentang Lingkungan Hidup" atau yang disebut juga dengan "Visi Jakarta 2011";
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2022
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.01/2020
Manajemen Sumber Daya Manusia pada Unit Organisasi Non Eselon Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/5/2014
Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Kabel Secara Wajib
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 7 Tahun 2020
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi