Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu secara Elektronik
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Status
Dicabut dengan:
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022
Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik
Konsiderans
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Mahkamah Agung perlu melakukan elektronisasi administrasi perkara pidana;
bahwa untuk mendukung implementasi administrasi perkara pidana secara elektronik, Mahkamah Agung telah mengembangkan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) terkait berkas perkara pidana terpadu secara elektronik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu secara Elektronik;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018
Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2024
Tarif Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum yang Diberikan Subsidi pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dengan Menggunakan Mobil Bus Umum
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024
Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2020
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 114 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong