Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 06/KMA/SK/I/2023

Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tahap Ke XIX dan XX Tahun 2023

1. bahwa Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi pada lingkungan peradilan umum, berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota/kota madya yang untuk pertama kali dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan.

2. bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi terdiri atas Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc.

3. bahwa Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

4. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung telah dilaksanakan Seleksi Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam 18 (delapan belas) tahap, akan tetapi jumlah Hakim Ad Hoc pengadilan tindak pidana korupsi yang diperoleh belum mencukupi sehingga perlu diadakan seleksi lebih lanjut.

5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tahap Ke XIX dan XX.

6. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas.

7. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tahap Ke XIX dan XX Tahun 2023.