Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib
Ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2013
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1553
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa Minyak Goreng Sawit merupakan produk pangan yang banyak dikonsumsi, perlu dijamin keamanan, mutu · dan gizinya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
bahwa dalam rangka menjamin keamanan, mutu dan gizi Minyak Goreng Sawit perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia. (SNI) Minyak Goreng Sawit secara wajib;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
Pedoman Standar Pelayanan
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2020
Tata Laksana Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2016
Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020
Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk