Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Petugas Lapangan Keluarga Berencana

Ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2022

Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan teknis lini lapangan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2022

Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Petugas Lapangan Keluarga Berencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan Teknis Lini Lapangan Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana pada Instansi Pembina dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana.


Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana termasuk dalam klasifikasi/rumpun Ilmu Sosial dan yang berkaitan.

Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.

Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

  • Petugas Lapangan Keluarga Berencana Pemula (II/a)
  • Petugas Lapangan Keluarga Berencana Terampil (II/b, II/c, dan II/d)
  • Petugas Lapangan Keluarga Berencana Mahir (III/a dan III/b)
  • Petugas Lapangan Keluarga Berencana Penyelia (III/c dan III/d)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana yaitu melakukan Pengelolaan Teknis Lini Lapangan Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana yang terdiri atas:

  1. Pencatatan dan Pelaporan pendataan keluarga
  2. Pencatatan dan Pelaporan pengendalian lapangan
  3. Pencatatan dan Pelaporan pelayanan kontrasepsi
  4. promosi
  5. pembinaan
  6. fasilitasi teknis pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi
  7. fasilitasi teknis Pelayanan

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2022

Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana


Tunjangan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana diberikan Tunjangan Petugas Lapangan Keluarga Berencana setiap bulan dengan besaran:

  • Petugas Lapangan Keluarga Berencana Pemula - Rp300.000
  • Petugas Lapangan Keluarga Berencana Terampil - Rp360.000
  • Petugas Lapangan Keluarga Berencana Mahir - Rp450.000
  • Petugas Lapangan Keluarga Berencana Penyelia - Rp780.000

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2021

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

Jabatan Pilihan


Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional.


Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan.


Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.


Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM adalah Jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan dukungan teknis dalam pelaksanaan Mediasi tentang Hak Asasi Manusia.