Penyuluh Kehutanan
Ditetapkan pada tanggal 9 November 2020
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan kehutanan.
Dasar Hukum
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Kedudukan dan Tanggung Jawab
Penyuluh Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Penyuluhan Kehutanan pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi.
Penyuluh Kehutanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF Penyuluh Kehutanan.
Klasifikasi/Rumpun Jabatan
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan termasuk dalam klasifikasi/rumpun Ilmu Hayat.
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan keahlian.
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
- Penyuluh Kehutanan Pemula (II/a)
- Penyuluh Kehutanan Terampil (II/b, II/c, dan II/d)
- Penyuluh Kehutanan Mahir (III/a dan III/b)
- Penyuluh Kehutanan Penyelia (III/c dan III/d)
- Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama (III/a dan III/b)
- Penyuluh Kehutanan Ahli Muda (III/c dan III/d)
- Penyuluh Kehutanan Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
- Penyuluh Kehutanan Ahli Utama (IV/d dan IV/e)
Tugas Jabatan
Tugas JF Penyuluh Kehutanan yaitu melaksanakan Penyuluhan Kehutanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan yang terdiri atas:
- pengumpulan data Programa Penyuluhan Kehutanan
- penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan
- penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan
- penyusunan materi Penyuluhan Kehutanan
- penerapan metode penyuluhan berdasarkan tujuan
- konsultasi Penyuluhan Kehutanan
- fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan
- pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan evaluasi Penyuluhan Kehutanan
- penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan evaluasi Penyuluhan Kehutanan
- pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan
- penyusunan pelaporan pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan
Cek tugas selengkapnya
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
Standar Kompetensi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.29 Tahun 2023
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2022
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
Jabatan Pilihan
Mediator Hubungan Industrial
Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Penata Laksana Jalan dan Jembatan
Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan.
Inspektur Tambang
Jabatan Fungsional Inspektur Tambang adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang teknik dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Penata Laksana Sumber Daya Air
Jabatan Fungsional Penata Laksana Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penata Laksana SDA adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan sumber daya air.