Penyuluh Kehutanan

Ditetapkan pada tanggal 9 November 2020

Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan kehutanan.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp55.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp15.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 73 Tahun 2020
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Penyuluh Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Penyuluhan Kehutanan pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi.

Penyuluh Kehutanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF Penyuluh Kehutanan.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan termasuk dalam klasifikasi/rumpun Ilmu Hayat.
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan keahlian.
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Penyuluh Kehutanan Pemula (II/a)
  • Penyuluh Kehutanan Terampil (II/b, II/c, dan II/d)
  • Penyuluh Kehutanan Mahir (III/a dan III/b)
  • Penyuluh Kehutanan Penyelia (III/c dan III/d)
  • Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Penyuluh Kehutanan Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Penyuluh Kehutanan Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Penyuluh Kehutanan Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas JF Penyuluh Kehutanan yaitu melaksanakan Penyuluhan Kehutanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan yang terdiri atas:

  1. pengumpulan data Programa Penyuluhan Kehutanan
  2. penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan
  3. penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan
  4. penyusunan materi Penyuluhan Kehutanan
  5. penerapan metode penyuluhan berdasarkan tujuan
  6. konsultasi Penyuluhan Kehutanan
  7. fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan
  8. pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan evaluasi Penyuluhan Kehutanan
  9. penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan evaluasi Penyuluhan Kehutanan
  10. pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan
  11. penyusunan pelaporan pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 73 Tahun 2020
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

Standar Kompetensi

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.29 Tahun 2023

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2022

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

Jabatan Pilihan

Penata Kehakiman

Jabatan Fungsional Penata Kehakiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung.

Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman

Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman adalah jabatan fungsional kategori keahlian yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penatakelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman.

Tenaga Sanitasi Lingkungan

Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan lingkungan pada instansi pemerintah.

Pemeriksa

Jabatan Fungsional Pemeriksa adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan Pemeriksaan serta analisis dan dukungan Pemeriksaan keuangan negara.