Inspektur Panas Bumi

Ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2023

Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp55.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp15.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2023
Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Inspektur Panas Bumi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembinaan dan pengawasan atas kegiatan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Inspektur Panas Bumi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di bidang energi dan sumber daya mineral.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi termasuk dalam klasifikasi/rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan.
Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama
  • Inspektur Panas Bumi Ahli Muda
  • Inspektur Panas Bumi Ahli Madya
  • Inspektur Panas Bumi Ahli Utama

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang terdiri atas:

  1. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan verifikasi di bidang pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung
  2. melaksanakan kegiatan analisis, investigasi di bidang pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung
  3. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta merumuskan rekomendasi, investigasi dan pengembangan metode dan teknologi di bidang pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung
  4. merumuskan rencana strategis, pengkajian, pengembangan teori, metode, sistem, pemberian rekomendasi dan pertimbangan teknis, dan investigasi, dan pengembangan metode dan teknologi di bidang pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2023
Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Standar Kompetensi

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.32 Tahun 2023

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi

Jabatan Pilihan

Pranata Pencarian dan Pertolongan

Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Pencarian dan Pertolongan.

Asisten Penyuluh Perikanan

Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional penyuluhan perikanan.

Analis Kebencanaan

Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan analisis kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyuluhan kebencanaan dan pengembangan strategi kebencanaan.

Pranata Peradilan

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan dukungan teknis penanganan perkara yang meliputi penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara, penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi mengadili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.