Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Penilai Pemerintah

Ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan kegiatan di bidang Penilaian.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2021

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Penilai Pemerintah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Penilaian pada Instansi Pemerintah.

Penilai Pemerintah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.


Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah termasuk dalam klasifikasi/rumpun Asisten Profesional yang berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan.

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

  • Penilai Pemerintah Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Penilai Pemerintah Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Penilai Pemerintah Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Penilai Pemerintah Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah yaitu melaksanakan kegiatan di bidang Penilaian yang meliputi properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam yang terdiri atas:

  1. pelaksanaan Penilaian
  2. pengendalian mutu Penilaian
  3. pemantauan dan evaluasi Penilaian

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2021

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah


Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.06/2021

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah


Tunjangan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah diberikan Tunjangan Penilai Pemerintah setiap bulan dengan besaran:

  • Penilai Pemerintah Ahli Utama - Rp2.025.000
  • Penilai Pemerintah Ahli Madya - Rp1.380.000
  • Penilai Pemerintah Ahli Muda - Rp1.100.000
  • Penilai Pemerintah Ahli Pertama - Rp540.000

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2020

Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

Jabatan Pilihan


Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi adalah jabatan fungsional keahlian yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan asistensi dan memberi dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi.


Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang kelaikudaraaan pesawat udara khususnya kelaikudaraan pesawat udara dan komponennya serta organisasi perawatan pesawat dan pelatihannya.


Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang risalah legislatif.


Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.