Pengembang Teknologi Pembelajaran

Ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2017

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pengembang Teknologi Pembelajaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengembangan teknologi pembelajaran pada Instansi Pusat dan Daerah.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran termasuk dalam klasifikasi/rumpun Pendidikan Lainnya.
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yaitu melaksanakan kegiatan:

  1. analisis dan pengkajian model teknologi pembelajaran
  2. perancangan model teknologi pembelajaran
  3. produksi media pembelajaran
  4. penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran
  5. pengendalian model pembelajaran
  6. evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Standar Kompetensi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Petunjuk Teknis

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2018

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Tunjangan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran diberikan Tunjangan Pengembang Teknologi Pembelajaran setiap bulan dengan besaran:

  • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama – Rp2.025.000
  • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya – Rp1.380.000
  • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda – Rp1.100.000
  • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama – Rp540.000

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2021

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Jabatan Pilihan

Pengawas Mutu Pakan

Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang pengawasan, dan pengujian mutu dan keamanan pakan.

Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis di bidang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta analisis dukungan teknis pengawasan tugas dan wewenang lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Analis Kebencanaan

Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan analisis kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyuluhan kebencanaan dan pengembangan strategi kebencanaan.

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan

Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.