Pengembang Teknologi Pembelajaran

Ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2017

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp55.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp15.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pengembang Teknologi Pembelajaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengembangan teknologi pembelajaran pada Instansi Pusat dan Daerah.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran termasuk dalam klasifikasi/rumpun Pendidikan Lainnya.
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yaitu melaksanakan kegiatan:

  1. analisis dan pengkajian model teknologi pembelajaran
  2. perancangan model teknologi pembelajaran
  3. produksi media pembelajaran
  4. penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran
  5. pengendalian model pembelajaran
  6. evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Standar Kompetensi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Petunjuk Teknis

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2018

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Tunjangan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran diberikan Tunjangan Pengembang Teknologi Pembelajaran setiap bulan dengan besaran:

  • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama – Rp2.025.000
  • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya – Rp1.380.000
  • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda – Rp1.100.000
  • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama – Rp540.000

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2021

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Jabatan Pilihan

Penata Laboratorium Narkotika

Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menelaah, mengevaluasi dan merumuskan tata cara pengujian, riset dan mutu di laboratorium narkotika.

Agen Intelijen

Jabatan Fungsional Agen Intelijen adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.

Penyuluh Kehutanan

Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan kehutanan.

Inspektur Prasarana Perkeretaapian

Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang prasarana perkeretaapian, keselamatan perkeretaapian, lalu lintas perkeretaapian, integrasi transportasi antarmoda dan multimoda serta bimbingan, supervisi, karakter dan budaya transportasi.