Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2020

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp55.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp15.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Instansi Pusat, dan Instansi Daerah.

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugasnya, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah termasuk dalam klasifikasi/rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri.
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan yang terdiri atas:

  1. pelaksanaan manajemen pengawasan
  2. pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah
  3. pengawasan capaian standar pelayanan minimal
  4. pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
  5. pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah
  6. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
  7. pemeriksaan khusus
  8. pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Petunjuk Teknis

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tunjangan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah diberikan Tunjangan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulan dengan besaran:

  • Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama – Rp1.620.000
  • Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya – Rp1.290.000
  • Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda – Rp920.000
  • Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama – Rp540.000

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Jabatan Pilihan

Pranata Peradilan

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan dukungan teknis penanganan perkara yang meliputi penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara, penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi mengadili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawas Keselamatan Pelayaran

Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, integrasi transportasi antarmoda dan multimoda serta bimbingan, supervisi, karakter dan budaya transportasi.

Analis Keimigrasian

Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis dan ajudikasi di bidang keimigrasian.

Asisten Pengawas Perikanan

Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan teknis dan operasional pengawasan perikanan.