Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah


Ditetapkan pada tanggal 2 November 2021
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1270

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku instansi pembina jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perlu menyusun petunjuk teknis jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019

Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank dalam Likuidasi


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2019

Investasi Penyertaan Langsung Dana Pensiun


Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 13 Tahun 2020

Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Logistik di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2009

Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat