Penata Perizinan
Ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2022
Jabatan Fungsional Penata Perizinan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan.
Dasar Hukum
Jabatan Fungsional Penata Perizinan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Kedudukan dan Tanggung Jawab
Penata Perizinan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Penataan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan pada Instansi Pemerintah.
Penata Perizinan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Perizinan.
Klasifikasi/Rumpun Jabatan
Jabatan Fungsional Penata Perizinan termasuk dalam klasifikasi/rumpun Manajemen.
Jabatan Fungsional Penata Perizinan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Penata Perizinan dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
- Penata Perizinan Ahli Pertama (III/a dan III/b)
- Penata Perizinan Ahli Muda (III/c dan III/d)
- Penata Perizinan Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
- Penata Perizinan Ahli Utama (IV/d dan IV/e)
Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Penata Perizinan yaitu melaksanakan Penataan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan yang terdiri atas:
- persiapan pelaksanaan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan
- pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan
- pengkajian biaya penyelenggaraan pelayanan dan simulasi biaya keluaran proses Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan
- pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan, terdiri atas pengelolaan informasi
- kajian partisipasi masyarakat pada pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan
- pelaksanaan penyuluhan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan kepada masyarakat
- penyusunan konsep pengelolaan pengaduan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan
- pengawasan kinerja penyelenggara pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan
- pengawasan kinerja organisasi
- pengawasan pasca Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah
- pengawasan pasca Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi
- pengawasan pasca Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi
Cek tugas selengkapnya
Jabatan Fungsional Penata Perizinan
Jabatan Pilihan
Entomolog Kesehatan
Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit pada Instansi Pemerintah.
Pengawas Lingkungan Hidup
Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.
Asisten Perisalah Legislatif
Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif.
Pemeriksa
Jabatan Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disingkat JFP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh PNS di lingkungan BPK.