Metrolog

Ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2020

Jabatan Fungsional Metrolog adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Metrolog

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Metrolog berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan dan Penjaminan Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian Pengukuran pada Instansi Pusat.

Metrolog berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Metrolog.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Metrolog termasuk dalam klasifikasi/rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan.
Jabatan Fungsional Metrolog merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Metrolog dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Metrolog Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Metrolog Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Metrolog Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Metrolog Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Metrolog yaitu melaksanakan kegiatan Pengelolaan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan dan Penjaminan Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian Pengukuran yang terdiri atas:

  1. penyusunan pedoman Pengelolaan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan tingkat nasional dan lembaga
  2. penyediaan standar pengukuran atau bahan acuan
  3. pemeliharaan standar pengukuran atau bahan acuan
  4. diseminasi nilai acuan pengukuran
  5. diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi pengukuran
  6. perolehan pengakuan kelembagaan tingkat nasional atau internasional di bidang pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan
  7. pengendalian pelaksanaan pengelolaan standar pengukuran dan bahan acuan

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Metrolog

Standar Kompetensi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2022

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Metrolog

Petunjuk Teknis

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Metrolog

Tunjangan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Metrolog diberikan Tunjangan Metrolog setiap bulan dengan besaran:

  • Metrolog Ahli Utama - Rp2.025.000
  • Metrolog Ahli Madya - Rp1.380.000
  • Metrolog Ahli Muda - Rp1.100.000
  • Metrolog Ahli Pertama - Rp540.000

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2023

Tunjangan Jabatan Fungsional Metrolog

Jabatan Pilihan

Pengelola Sumber Daya Air

Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pengelola SDA adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pengaman Pemasyarakatan

Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pencegahan dan penindakan di bidang Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan.

Inspektur Prasarana Perkeretaapian

Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional.

Penata Kelola Penanaman Modal

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan tata kelola penanaman modal