Kurator Keperdataan

Ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2020

Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Kurator Keperdataan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Kurator Keperdataan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan termasuk dalam klasifikasi/rumpun Hukum dan Peradilan.
Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Kurator Keperdataan Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Kurator Keperdataan Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Kurator Keperdataan Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Kurator Keperdataan Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yaitu melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan yang terdiri atas:

  1. perwalian anak dan pengampuan
  2. pengurusan harta peninggalan tak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir
  3. pewarisan dan wasiat
  4. kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
  5. penatausahaan uang pihak ketiga
  6. evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan/penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan

Tunjangan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan diberikan Tunjangan Kurator Keperdataan setiap bulan dengan besaran:

  • Kurator Keperdataan Ahli Utama - Rp2.025.000
  • Kurator Keperdataan Ahli Madya - Rp1.380.000
  • Kurator Keperdataan Ahli Muda - Rp1.100.000
  • Kurator Keperdataan Ahli Pertama - Rp540.000

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2024

Tunjangan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan

Jabatan Pilihan

Analis Meteorologi dan Klimatologi

Jabatan Fungsional Analis Meteorologi dan Klimatologi adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan, dan pengembangan informasi Meteorologi dan Klimatologi.

Penata Kelola Penanaman Modal

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan tata kelola penanaman modal

Penata Kelola Penyehatan Lingkungan

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyelenggarakan penatakelolaan penyehatan lingkungan.

Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi.