Kurator Keperdataan

Ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2020

Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Kurator Keperdataan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Kurator Keperdataan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan termasuk dalam klasifikasi/rumpun Hukum dan Peradilan.
Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Kurator Keperdataan Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Kurator Keperdataan Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Kurator Keperdataan Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Kurator Keperdataan Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yaitu melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan yang terdiri atas:

  1. perwalian anak dan pengampuan
  2. pengurusan harta peninggalan tak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir
  3. pewarisan dan wasiat
  4. kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
  5. penatausahaan uang pihak ketiga
  6. evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan/penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan

Tunjangan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan diberikan Tunjangan Kurator Keperdataan setiap bulan dengan besaran:

  • Kurator Keperdataan Ahli Utama - Rp2.025.000
  • Kurator Keperdataan Ahli Madya - Rp1.380.000
  • Kurator Keperdataan Ahli Muda - Rp1.100.000
  • Kurator Keperdataan Ahli Pertama - Rp540.000

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2024

Tunjangan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan

Jabatan Pilihan

Inspektur Angkutan Udara

Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan penerbangan khususnya pelayanan di bidang penyelenggaraan angkutan udara.

Arsiparis

Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.

Widyaiswara

Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan meliputi pembelajaran, pengembangan program pelatihan, dan penjaminan mutu program pelatihan.

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan penatalaksanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan program di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.