Asisten Penata Kelola Intelijen

Ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2020

Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Asisten Penata Kelola Intelijen berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen pada Badan Intelijen Negara.

Asisten Penata Kelola Intelijen berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen termasuk dalam klasifikasi/rumpun Manajemen.
Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.
Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Asisten Penata Kelola Intelijen Pemula (II/a)
  • Asisten Penata Kelola Intelijen Terampil (II/b, II/c, dan II/d)
  • Asisten Penata Kelola Intelijen Mahir (III/a dan III/b)
  • Asisten Penata Kelola Intelijen Penyelia (III/c dan III/d)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen yaitu melaksanakan kegiatan pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen yang terdiri atas:

  1. pelaksanaan anggaran intelijen
  2. pelaksanaan sumber daya manusia intelijen
  3. pelaksanaan aspek regulasi dan advokasi intelijen
  4. pelaksanaan organisasi dan tatalaksana intelijen
  5. pelaksanaan logistik intelijen
  6. pelaksanaan administrasi intelijen
  7. pelaksanaan profesi intelijen
  8. pelaksanaan psikologi operasi intelijen

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen

Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 14 Tahun 2022

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen

Tunjangan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen diberikan Tunjangan Asisten Penata Kelola Intelijen setiap bulan dengan besaran:

  • Asisten Penata Kelola Intelijen Penyelia - Rp1.260.000
  • Asisten Penata Kelola Intelijen Mahir - Rp540.000
  • Asisten Penata Kelola Intelijen Terampil - Rp360.000
  • Asisten Penata Kelola Intelijen Pemula - Rp300.000

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen

Jabatan Pilihan

Pengawas Benih Tanaman

Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang pengawasan perbenihan.

Penyuluh Hukum

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum

Inspektur Minyak dan Gas Bumi

Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Perancang Peraturan Perundang-undangan

Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Perancang adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah.