Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan analisis substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan akuntabilitas keuangan negara, pendampingan pada alat kelengkapan dewan, dan penyusunan sistem informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Dasar Hukum
Jabatan Fungsional di Bidang Keahlian Legislatif dan Persidangan
Kedudukan dan Tanggung Jawab
Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan akuntabilitas keuangan negara pada Kesekretariatan Lembaga Legislatif.
Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Keahlian Legislatif dan Persidangan.
Klasifikasi/Rumpun Jabatan
- Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
- Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda
- Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya
- Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Utama
Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu melaksanakan analisis substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan akuntabilitas keuangan negara, pendampingan pada alat kelengkapan dewan, dan penyusunan sistem informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif yang terdiri atas:
- melakukan analisis deskriptif terhadap substansi isu/tema dalam Analisis, Analisis Ringkas Cepat, Referensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Akuntabilitas Keuangan Negara, dan pendampingan kepada Alat Kelengkapan Dewan.
- melakukan analisis diagnostik terhadap substansi isu/tema dalam Analisis, Analisis Ringkas Cepat, Referensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Akuntabilitas Keuangan Negara, dan pendampingan kepada Alat Kelengkapan Dewan.
- melakukan evaluasi dan analisis prediktif terhadap substansi isu/tema dalam Analisis, Analisis Ringkas Cepat, Referensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Akuntabilitas Keuangan Negara, dan pendampingan kepada Alat Kelengkapan Dewan.
- melakukan analisis preskriptif, menyusun rekomendasi, pengembangan strategi, desain, dan inovasi terhadap substansi isu/tema analisis, Analisis Ringkas Cepat, Referensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Akuntabilitas Keuangan Negara, dan pendampingan kepada Alat Kelengkapan Dewan.
Cek tugas selengkapnya
Jabatan Fungsional di Bidang Keahlian Legislatif dan Persidangan
Jabatan Pilihan
Inspektur Angkutan Udara
Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan penerbangan khususnya pelayanan di bidang penyelenggaraan angkutan udara.
Penyuluh Agama
Jabatan Fungsional Penyuluh Agama adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan.
Analis Pasar Hasil Perikanan
Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional APHP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis pasar hasil perikanan.
Mediator Hubungan Industrial
Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
