Banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT
Dibacakan pada tanggal 13 September 2023
Jenis: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Putusan Peradilan:
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT
Gugatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) - Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakara Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT
Banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT - Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2024
Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakara Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2023
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2018
Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024
Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional
Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya
