Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakara Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Putusan Peradilan:
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT
Gugatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) - Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakara Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT
Banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT - Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2024
Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakara Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT - Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/TUN/2026
Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2024
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025
Penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi di Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2019
Batas Daerah antara Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kabupaten Gayo Lues di Aceh
Surat Edaran Bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Sosial, dan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/SEB/F1/2025 Nomor 400.7/2637/SJ Nomor 002/Setmen.Birohh/KL.01/01/2025 Nomor 8/2025 Nomor 96/MS/PI.001/4/2025 Nomor M/1/HI.00.02/II/2025
Pembentukan dan Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Swasta, dan Masyarakat