Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/TUN/2026

Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2024


Status: Berkekuatan Hukum Tetap
Dibacakan pada tanggal 4 Mei 2026
Jenis: Putusan Mahkamah Agung

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp55.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp15.000/bulan

Putusan Peradilan:

  1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT
    Gugatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI)
  2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakara Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT
    Banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT
  3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2024
    Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakara Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT
  4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/TUN/2026
    Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2024

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pelaporan Perusahaan Industri Strategis yang Telah Ditetapkan Jumlah Produksi, Distribusi, dan Harga Produknya


Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Peta Rencana Tata Ruang


Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan


Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional