Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 371/PDT/2021/PT SBY

Banding Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby


Status: Kasasi
Dibacakan pada tanggal 19 Agustus 2021
Jenis: Putusan Pengadilan Tinggi

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan


Putusan Peradilan:

  1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby
    Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Budi Said melawan PT Aneka Tambang Tbk, Endang Kumoro, Misdianto, Ahmad Purwanto, Eksi Anggraeni, Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Aneka Tambang Tbk, Yosep Purnama, Abdul Hadi Aviciena, Nur Prahesti Waluyo (alias Yuki), Yudi Hermansyah, Nuning Septi Wahyuningtyas, dan PT Inconis Nusa Jaya
  2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 371/PDT/2021/PT SBY
    Banding Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby
  3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022
    Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 371/PDT/2021/PT SBY
  4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 554 PK/Pdt/2023
    Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022
  5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 815 PK/Pdt/2024
    Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 554 PK/Pdt/2023

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan


Persyaratan Teknis Perangkat Near Field Communication


Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia


Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)


Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia