Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst
Terdakwa Surya Darmadi
Status: Banding
Dibacakan pada tanggal 16 Februari 2023
Jenis: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Dibacakan pada tanggal 16 Februari 2023
Jenis: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Putusan Peradilan:
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst
Terdakwa Surya Darmadi - Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI
Banding Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst - Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023
Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 29 Tahun 2023
Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Negara Serbia
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2023
Kemitraan pada Bidang Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017
Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha