Gugatan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara oleh PT Dairi Prima Mineral antara Marlince Sinambela, Rasmi Silalahi, Rainim Purba, Anna Harianja, Parulian Tambunan, Barisman Hasugian, Hotman Purba, Lasma Pandiangan, Sudirman Simamora, Jaga Nababan, dan Purnama Siagian melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan PT Dairi Prima Mineral
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Putusan Peradilan:
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT
Gugatan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara oleh PT Dairi Prima Mineral antara Marlince Sinambela, Rasmi Silalahi, Rainim Purba, Anna Harianja, Parulian Tambunan, Barisman Hasugian, Hotman Purba, Lasma Pandiangan, Sudirman Simamora, Jaga Nababan, dan Purnama Siagian melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan PT Dairi Prima Mineral - Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakara Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT
Banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT - Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/TUN/LH/2024
Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakara Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023
Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan di Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2019
Tata Kerja Tim Penilai, Tata Cara Penilaian Angka Kredit, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 19 Tahun 2020
Tata Kelola Data Diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2025
Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi