Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial


Ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2020
Jenis: Peraturan Menteri Sosial
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 895

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta mengelola dokumentasi dan informasi yang lengkap, akurat, mudah, cepat, dan berkesinambungan di lingkungan Kementerian Sosial, perlu pengelolaan dokumentasi dan informasi yang tertata melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;

  2. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Sosial sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Sosial sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018

Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga


Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020

Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana dan Program Magister


Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/07/2020

Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Badan Usaha Milik Negara


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2016

Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi


Scroll to Top