Gugatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0008998.AH.01.04.TAHUN 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi antara Yayasan Pendidikan Jambi, Saidina Usman El Quraisy, Erlina Zahar, Ashar, Hendi Matalata melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Putusan Peradilan:
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 344/G/2023/PTUN.JKT
Gugatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0008998.AH.01.04.TAHUN 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi antara Yayasan Pendidikan Jambi, Saidina Usman El Quraisy, Erlina Zahar, Ashar, Hendi Matalata melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi - Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakara Nomor 217/B/2024/PT.TUN.JKT
Banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 344/G/2023/PTUN.JKT - Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 K/TUN/2025
Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakara Nomor 217/B/2024/PT.TUN.JKT
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Menteri Agama Nomor 389 Tahun 2022
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Pengelolaan Zakat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.558/2024
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 89.K/MB.01/MEM.B/2022
Wilayah Pertambangan Provinsi Nusa Tenggara Barat