Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2024

Penanganan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Terorisme

1. bahwa tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang membutuhkan penanganan secara profesional, sistematis dan komprehensif baik secara teknis maupun taktis, dengan melibatkan unsur-unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai kemampuan serta keterampilan yang memadai terutama dalam penanganan tempat kejadian perkara.

2. bahwa penanganan tempat kejadian perkara tindak pidana terorisme merupakan serangkaian kegiatan penindakan, pengamanan dan pengawalan, asistensi, penanganan tempat kejadian perkara tindak pidana terorisme, kegiatan pascapenanganan tempat kejadian perkara tindak pidana terorisme dan penanganan pelaku, korban, keluarga tersangka dan masyarakat yang menjadi bagian dari kegiatan kepolisian.

3. bahwa prosedur penindakan tersangka tindak pidana terorisme yang telah diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Terorisme.