Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog, melawan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bonnie Triyana, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Putusan Peradilan:
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 603/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst
Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog, melawan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bonnie Triyana, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten - Putusan Mahkamah Agung Nomor 858 K/Pdt.Sus-Parpol/2025
Kasasi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 603/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2019
Pengadaan Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019
Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020
Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas