Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995

Usaha Kecil


Disahkan pada tanggal 26 Desember 1995
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611

Status

Dicabut dengan:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melaksanakan Pembangunan Nasional yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia;

  2. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat telah dan akan terus melaksanakan Pembangunan Nasional;

  3. bahwa dalam Pembangunan Nasional, Usaha Kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi;

  4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Usaha Kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan dasar hukum bagi pemberdayaan Usaha Kecil perlu dibentuk Undang-undang tentang Usaha Kecil;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2018

Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Tol Jakarta – Tangerang, Tangerang – Merak dan Jakarta – Bogor – Ciawi


Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Bahasa


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2020

Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019

Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2020

Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Sektor Perhubungan