Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 19 Tahun 2012

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengamanatkan pembentukan organisasi dan tata kena Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia:

3. bahwa Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetya yang terkandung dalam etika Kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian yang penegakannya dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan atas tuntutan tugas, kewajiban dan tanggung jawab, yang dalam penjatuhan sanksi atau rekomendasi senantiasa memperhatikan tujuan penghukuman yang bersifat menyadarkan, mendidik, dan memberikan efek jera kepada terduga pelanggar maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia lainnya;