Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014

Manfaat Layanan Tambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan


Ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2014
Jenis: Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Berita Negara Tahun 2014 Nomor 916

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014;

  2. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero) dialihkan menjadi aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tetap diselenggarakan dalam bentuk Layanan Manfaat Tambahan sampai dengan 30 Juni 2015;

  3. bahwa sesuai Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Manfaat Layanan Tambahan sebagaimana dimaksud huruf b diatur dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Manfaat Layanan Tambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2012

Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Bangkok


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2016

Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu di Wilayah Tertentu


Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 75 Tahun 2020

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2020

Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian


Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2016

Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat