Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962

Perusahaan Daerah

Disahkan pada tanggal 14 Februari 1962
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387

Download:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962

Status

Dicabut dengan:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Konsiderans
Menimbang:

  1. bahwa perlu soal tersebut di atas diatur dengan suatu Undang-undang;

  2. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian isi otonomi yang rill dan luas kepada Daerah perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan perusahaan Daerah Swatantra;

  3. bahwa perlu diusahakan terlaksananya program umum Pemerintah dibidang ekonomi sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 yang selanjutnya telah diperkuat dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 mengenai keharusan diadakannya reorganisasi dalam alat-alat produksi dan distribusi yang ditujukan ke arah pelaksanaan pasal 33 Undang-undang Dasar;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017

Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015

Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2018

Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021

Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan