Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995

Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang


Disahkan pada tanggal 27 April 1995
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 20
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa pembentukan Pengadilan Tinggi Agama ditetapkan dengan Undang-undang;

  2. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dipandang perlu membentuk Pengadilan Tinggi Agama, masing-masing di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang;

  3. bahwa daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Bengkulu, Pengadilan Tinggi Agama Manado yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, serta Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur dipandang terlalu luas;

  4. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Agama di ibukota propinsi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2019

Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian


Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008

Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik