Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995

Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang

Disahkan pada tanggal 27 April 1995
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 20
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592

Download:
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995

Konsiderans
Menimbang:

  1. bahwa pembentukan Pengadilan Tinggi Agama ditetapkan dengan Undang-undang;

  2. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dipandang perlu membentuk Pengadilan Tinggi Agama, masing-masing di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang;

  3. bahwa daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Bengkulu, Pengadilan Tinggi Agama Manado yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, serta Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur dipandang terlalu luas;

  4. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Agama di ibukota propinsi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2020

Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2021

Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2016

Pedoman Penyelesaian Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Atau Badan Hukum Milik Belanda

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018

Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan