Premium
Temukan di Google Play
Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Administrasi Kependudukan

Disahkan pada tanggal 29 Desember 2006
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674

Download:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Status

Diubah dengan:

  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016
Dasar Hukum
  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 D ayat (4), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat(2), Pasal 28 I, Pasal29 ayat (t), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
  6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Konsiderans
Menimbang:

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang Administrasi Kependudukan;

  2. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependudukan;

  3. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;

  4. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

  5. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/999/KPTS/2022

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2020

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Benang (selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/33/PBI/2005

Pencabutan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/17/PBI/2003 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012

Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021