Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur


Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dengan memperhatikan belum siapnya perangkat daerah, terbatasnya fasilitas pendukung, tidak tersedianya pembiayaan yang memadai, dan belum dibentuknya pengadilan negeri setempat, maka pemilihan umum lokal untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak dapat dilaksanakan;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Undang-undang;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2014

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2020

Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018

Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015

Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit