Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014

Pengesahan International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)


Disahkan pada tanggal 19 Maret 2014
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5518

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berkomitmen untuk mendukung upaya penanggulangan tindakan terorisme, khususnya terorisme nuklir;

  3. bahwa tindak pidana terorisme nuklir merupakan kejahatan internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan dan perdamaian dunia serta kemanusiaan dan peradaban sehingga pencegahan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antarnegara;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir) dengan Undang-Undang;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.04/2020

Pemeliharaan Dokumen oleh Bank Umum sebagai Kustodian


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2020

Penempatan Dana pada Bank Peserta dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional


Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2020

Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Istana/Kantor Kepresidenan