Premium
Temukan di Google Play
Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Disahkan pada tanggal 15 Januari 2014
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490

Download:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Status

Peraturan Perubahan:

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Konsiderans
Menimbang:

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

  2. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat;

  3. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2023

Pengesahan ASEAN Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023

Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 9 Tahun 2020

Penyediaan Cadangan Operasional Bahan Bakar Minyak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika