Penyampaian Informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Rangka Penyusunan Daftar Efek Syariah
Jenis: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Berdasarkan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6083), daftar efek syariah yang memuat efek yang diterbitkan emiten melalui penawaran umum atau perusahaan publik di Indonesia ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rangka pelaksanaan amanat tersebut diperlukan data dan informasi yang dimuat dalam laporan keuangan emiten atau perusahaan publik, serta informasi tambahan lainnya yang tidak dimuat di dalam laporan keuangan emiten atau perusahaan publik sebagai sumber data proses penyeleksian efek syariah berupa saham yang akan dimuat dalam daftar efek syariah.
Sehubungan dengan pelaporan oleh emiten atau perusahaan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202) dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan daftar efek syariah, perlu untuk mengatur mengenai penyampaian informasi oleh emiten atau perusahaan publik melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019
Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2023
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2024
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha