Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2020

Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional

1. bahwa Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, serta subjek hukum internasional lain melalui Perjanjian Perdagangan Internasional yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan, melindungi, dan mengamankan kepentingan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;

2. bahwa setiap Perjanjian Perdagangan Internasional yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia perlu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan untuk mendapat persetujuan;

3. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam proses persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas Perjanjian Perdagangan Internasional yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia perlu pengaturan mengenai tata cara persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional;