Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2022

Tata Cara Permohonan Persetujuan Sebagai Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS)


Ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2022
Jenis: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Konsiderans
Menimbang:
  1. Sehubungan dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6490) dan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491), perlu mengatur mengenai tata cara permohonan pihak selain lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagai penyedia sistem penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik (e-RUPS) dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2016

Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara


Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021

Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 101 Tahun 2021

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017

Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik


Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan