Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Perubahan:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020
   Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020
   Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020
   Perubahan Kedua atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020
   Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020
   Perubahan Keempat atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

1. Dalam ketentuan Angka 1 huruf q Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ditentukan bahwa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dilakukan sampai tanggal 05 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;

2. Bahwa berdasarkan data World Health Organization (WHO) dan data Kementerian Kesehatan pada tanggal 3 April 2020 tingkat perkembangan kasus COVID-19 baik di dunia maupun di Indonesia masih terus meningkat. Di samping itu pada tanggal 30 Maret 2020, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Edaran Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah memperpanjang masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home) sampai dengan tanggal 21 April 2020;

3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, sebagai berikut;