Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1983

Penerimaan atau Penolakan Kepada: Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia terhadap Keberatan Berdasarkan Pasal 29 ayat (7) KUHAP Harus Berbentuk “Penetapan”

1. Menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat (7) KUHAP, terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2), tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada ketua Pengadilan Tinggi (bagi perpanjangan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan) dan kepada Ketua Mahkamah Agung (bagi perpanjangan dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), namun dalam pasal tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai bentuk bagi penerimaan atau penolakan atas keberatan tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung.