Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2010
Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi
Ditetapkan pada tanggal 27 September 2010
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
Mencermati serta mengevaluasi kembali upaya Mahkamah Agung di dalam memeriksa dan mengadili perkara korupsi, dengan meningkatkan kemampuan teknis serta pemahaman terhadap tindak pidana korupsi, melalui pelatihan singkat sejak akhir tahun 2007 hingga sekarang telah 9 (sembilan) angkatan baik dibiayai oleh negara donor maupun DIPA Mahkamah Agung;
Akan tetapi ternyata dari hasil pengamatan Mahkamah Agung dan penilaian publik, kecenderungan putusan-putusan para Hakim, baik tingkat banding maupun tingkat pertama masih menerapkan cara-cara lama, sehingga belum mampu menciptakan penampilan citra yang lebih baik, bagi Hakim Peradilan Umum di mata publik;
Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung akan mengingatkan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, agar para Hakim memberikan putusan yang sungguh-sungguh terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat, terutama perkara korupsi, dengan penekanan sebagai berikut;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2021
Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran
Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 152 Tahun 2023
Kebijakan Internal dan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2015
Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Apoteker